
Pengacara
Strata Title & Sengketa Apartemen PPPRS
Konsultasi dan advokasi hukum spesifik penanganan kepemilikan rumah susun, sengketa perhimpunan penghuni (PPPRS), transparansi iuran IPL, dan perlindungan hak konsumen properti strata title.
Pengalaman mendalam menangani aspek regulasi pertelaan, sertifikat sarusun, dan dinamika tata kelola apartemen komersial.
Sengketa Hukum Umum dalam Ekosistem Strata Title & Rumah Susun
Sengketa Developer vs Pembeli (Serah Terima & Sertifikat)
Keterlambatan serah terima unit, belum pecah sertifikat (SHM Sarusun / SKBG), serta klaim wanprestasi atas klausul PPJB dan AJB rumah susun.
Sengketa Kepengurusan & Pembentukan PPPRS
Dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS), manipulasi musyawarah warga, serta kesesuaian dengan Permen PUPR No. 14/2021.
Konflik Iuran Pengelolaan (IPL & Sinking Fund)
Penetapan tarif IPL sepihak oleh pengelola sementara, transparansi laporan keuangan pemeliharaan gedung, dan gugatan pemutusan utilitas (air/listrik).
Pemanfaatan Bagian, Benda, & Tanah Bersama
Penguasaan ilegal area parkir, lobi komersial, atau fasilitas umum oleh developer yang melanggar Hak Kepemilikan Bersama (NPP) pemilik unit.
Representasi Hukum Berimbang & Profesional
Kami memberikan asistensi hukum terukur baik bagi pihak pemilik unit penghuni maupun korporasi pengelola gedung.
Pemilik & Penghuni Unit Apartemen
Pendampingan hukum kolektif warga dalam pembentukan PPPRS independen, audit tarif pemeliharaan, serta gugatan pertanggungjawaban developer.
Pengurus PPPRS & Badan Pengelola
Penyusunan AD/ART dan House Rules (Tata Tertib Gedung), penagihan tunggakan IPL berdasar hukum, serta legal review kontrak vendor outsourcing dan keamanan.
Pengembang / Developer Properti
Perancangan master akta pemisahan, pertelaan, perizinan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), hingga transisi pengelolaan berkala ke warga.
Landasan Hukum Strata Title di Indonesia
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Dasar hukum perlindungan hak konsumen, pemisahan unit, tanah bersama, serta kewajiban developer menyerahkan pengelolaan.
Permen PUPR No. 14/PRT/M/2021
Regulasi baku mengenai tata cara pembentukan dan tata kelola perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (PPPRS).
Peraturan Gubernur DKI No. 132/2018 (serta perubahannya)
Pedoman teknis pengelolaan rumah susun milik di wilayah DKI Jakarta terkait hak suara One Name One Vote dan transparansi keuangan.
Pertanyaan Terkait Sengketa Apartemen
Apakah developer berhak menaikkan IPL secara sepihak sebelum PPPRS terbentuk?
Tidak. Sesuai regulasi rumah susun, masa transisi sebelum PPPRS terbentuk mewajibkan developer mengelola secara transparan dan berlandaskan kesepakatan wajar, bukan penetapan tarif sepihak tanpa pertanggungjawaban rincian biaya aktual operasional.
Apa langkah hukum jika sertifikat unit apartemen (SHM Sarusun) tidak kunjung diserahkan bertahun-tahun?
Pemilik unit dapat melayangkan somasi legal kepada developer atas dasar wanprestasi perjanjian jual beli, mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), BPN/Kementerian ATR, hingga mengajukan gugatan perdata ganti rugi atau permohonan PKPU di Pengadilan Niaga.
Siapa yang memiliki hak atas area parkir dan fasilitas bersama di gedung strata title?
Area parkir dan fasilitas umum yang masuk dalam dokumen pertelaan sebagai 'Bagian Bersama' atau 'Benda Bersama' adalah hak milik bersama seluruh pemilik unit proporsional dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), sehingga tidak boleh dikuasai atau dikomersialkan sepihak oleh developer.
Lindungi Hak Kepemilikan Hunian Vertikal Anda
Konsultasikan sengketa perhimpunan penghuni atau legalitas unit Anda bersama tim advokat kami.